CPNS KAB. PURBALINGGA
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga dari Pelamar Umum Formasi Tahun 2008
DASAR :
1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003.
4. Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002.
5. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 11 Tahun 2002.
7. Peraturan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor 30 tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negari Sipil.
8. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2115.F/M.PAN/7/2008 tanggal 18 Juli 2008 Perihal Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Untuk Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2008.
READ MORE....
keywords hint:
disabilitas,pandangan masyarakat,disabilitas dan pandangan masyarakat,definisi disabilitas,penyandang disabilitas,pandangan masyarakat tentang disabilitas,disabilitas 2011,kaum disabilitas,nasib disabilitas,memahami disabilitas,perlindungan kaum disabilitas,hak disabilitas,disabilitas kehidupan,masyarakat disabilitas,kemampuan disabilitas,prestasi disabilitas,fasilitas disabilitas,disabilitas dan masyarakat,pandangan disabilitas masyarakat,derajat disabilitas,jenis disabilitas,penyebab disabilitas,sejarah kaum disabilitas,peran kaum disabilitas dalam pembangunan,disabilitas memandang masyarakat,pejuang disabilitas,hak asasi manusia disabilitas,disabilitas dan kehidupan sosial,melahirkan disabilitas berkualitas,penyandang disabilitas,normalisasi disabilitas,disabilitas dalam renungan,agama dan disabilitas,norma disabilitas,ketekunan pejuang disabilitas,pengusaha disabilitas,meninggikan derajat disabilitas,kaum disabilitas dan demokrasi,demokrasi disabilitas,membantu disabilitas,fasilitator disabilitas,disabilitas dalam karya,mental disabilitas.
DASAR :
1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003.
4. Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002.
5. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 11 Tahun 2002.
7. Peraturan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor 30 tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negari Sipil.
8. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2115.F/M.PAN/7/2008 tanggal 18 Juli 2008 Perihal Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Untuk Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2008.
READ MORE....
0 komentar:
Posting Komentar